Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa OLEH FAISAL EFENDI

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMDILKMK) atau sebutan nama lain
mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam
melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

7.      BAB I. PENDAHULUAN

8.      A. LATAR BELAKANG

9.      1. Kebijakan Pemerintah mengenai Pemberdayaan Masyarakat secara tegas dirumuskan di dalam Tap MPR NO.IV /MPR/1999 tentang GBHN dan UU no.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa

10.  2. Rumusan kebijakan tersebut menegaskan bahwa antara kebijakan pemberdayaan Masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

11.  3. Undang-undang no.22 tahun 1999 secara eksplisit mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

12.  4. Dalam penjelasan pasal 108 UU dimaksud dinyatakan bahwa di desa dengan dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa . lembaga dimaksud merupakan mitra pemerintah Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa

13.  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia no.49 ATahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. Dalam salah satu pasalnya antara lain menyebutkan bahwa: penggunaan nama LKMD atau sebutan lain ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.

14.  6. Dalam temu LKMD Tingkat Nasional telah dideklarasikan nama lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

15.  B. LANDASAN HUKUM

16.  1. Undang-undang no.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa

17.  2. Undang-undang no.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

18.  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia no.49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

19.  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri no.64 tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa

20.  5. Perda Kabupaten Ciamis no.15 tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa

21.  6. Keputusan Bupati Ciamis no.450 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Ciamis no.15 tahun 2000

22.  C. TUJUAN

23.  1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

24.  2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan

25.  3. Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata

26.  4. Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan

27.  BAB II. NAMA, PENGERTIAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPENGURUSAN LPM

28.  A. NAMA LPM:

29.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah perubahan nama dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sesuai dengan keputusan temu LKMD tingkat nasional tanggal 21 Juli 2001

30.  B. PENGERTIAN

31.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat

32.  C. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

33.  a. Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (lpm) tingkat Desa / Kelurahan berkedudukan di Desa / Kelurahan

34.  b. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

35.  ….1. Menyusun rencana pembangunan yang berpartisipatif

36.  ….2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

37.  ….3. Melaksanakan pengedalian pembangunan

38.  c. LPM sebagai mitra kerja Pemerintahan, berfungsi:

39.  1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan ….masyarakat desa / kelurahan

40.  2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan

41.  3. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan ….pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

42.  4. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan ….swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan

43.  5. sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan ….pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri

44.  6. Memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda ….dalam pembangunan

45.  7. Mendorong mendirikan dan memberdayakan peran wanita ….dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga

46.  8. Membangun kerjasama antar lembaga yang ada di ….masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ….ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup

47.  D. KEPENGURUSAN

48.  Syarat-syarat:

49.  1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa

50.  2. Sehat Jasmani dan Rohani

51.  3. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945

52.  4. Berpendidikan cukup sesuai kebutuhan

53.  5. Berkelakuan Baik, jujur, cakap, berkemampuan sebagai ….pemimpin, berwibawa serta memiliki pengabdian dan ….kepedulian yang tinggi kepada masyarakat.

54.  6. Berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa / Kelurahan ….yang bersangkutan

55.  7. Tidak sedang kehilangan hak-nya sebagai warga negara …..sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

56.  8. Bukan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan bukan …..aparat Desa / Kelurahan.

57.  TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS LPM

58.  1. Pembentukan Panitia Pemilihan

59.  2. Calon anggota pengurus diajukan oleh masyarakat yang mewakili keberagaman (tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan lain-lain melalui ketua RW

60.  3. Dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa / kelurahan

61.  4. Nama-nama calon terpilih di tingkat desa diajukan kepada kepala desa untuk dilegitimasi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD)

62.  5. Nama-nama calon terpilih tingkat kelurahan / desa diajukan kepada desa/ kelurahan untuk kemudian dilaporkan ke Forum Komunikasi Asosiasi LPM kecamatan dengan tembusan kepada DPD asosiasi LPM Kabupaten dan kepada Camat Cq Kasi Pemberdayaan Masyarakat

63.  6. Pengurus bertanggung jawab kepada masyarakat desa / Kelurahan

64.  7. Masa bakti kepengurusan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 kali periode berikutnya.

65.  PENGESAHAN DAN KEPUTUSAN SERTA PELANTIKAN PENGURUS

66.  1. Musyawarah pemilihan disyahkan dengan berita acara pemilihan

67.  2. pelantikan pengurus LPM dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan yang bersangkutan

68.  3. Pelantikan Forum Komunikasi (FK) Asosiasi LPM Kecamatan dilaksanakan olh DPD Asosiasi LPM Kabupaten

69.  4. Surat Keputusan Pengurus LPM dan Pengurus Forum Komunikasi (FK) Asosiasi LPM Kecamatan diterbitkan oleh DPD Asosiasi LPM Kabupaten

70.  4. Pengurus Berhenti / Diberhentikan bilamana:

71.  a. Meninggal Dunia

72.  b. Pindah tempat tinggal

73.  c. Mengundurkan diri

74.  d. Berakhir masa kepengurusan

75.  e. Terkena sanksi perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku

76.  5. Struktur Kepengurusan LPM Desa / Kelurahan

77.  1. Ketua

78.  2. Wakil Ketua

79.  3. Sekretaris

80.  4. Wakil Sekretaris

81.  5. Bendahara

82.  6. Wakil Bendahara

83.  Seksi-Seksi

84.  1. Seksi Agama

85.  2. Seksi Organisasi dan Kemitraan

86.  3. Seksi Kamtramtib

87.  4. Seksi Pendidikan dan Keterampilan

88.  5. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup

89.  6. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

90.  7. Seksi Pemuda, Olah raga, seni dan Budaya

91.  8. Seksi Kesehatan dan kependudukan

92.  9. Seksi pemberdayaan perempuan

93.  10. Seksi Kesejahteraan Sosial

94.  STRUKTUR KEPENGURUSAN fORUM KOMUNIKASI (FK) ASOSIASI LPM KECAMATAN

95.  1. KETUA

96.  2. WAKIL KETUA

97.  3. SEKRETARIS

98.  4. DUA ORANG ANGGOTA ( ANGGOTA 1 DIFUNGSIKAN SEBAGAI BENDAHARA)

99.  KEANGGOTAAN

100.                      1. Anggota biasa aktif, yaitu pengurus LPM/ FK Asosiasi LPM yang tercantum pada surat keputusan kepengurusan hasil pemilihan

101.                      2. Anggota biasa pasif, yaitu seluruh anggota masyarakat desa / kelurahan

102.                      3. Anggota kehormatan adalah karena profesinya sehingga diangkat menjadi pengurus LPM

103.                      KEKAYAAN LPM

104.                      1. Hasil temu tingkat nasional di Bandung, telah diputuskan untuk direkomendasikan agar setelah nama LKMD diubah menjadi LPM, maka seluruh kekayaan LKMD otomatis menjadi kekayaan LPM

105.                      2. semua Usaha-usaha yang dilaksanakan LKMD menjadi LPM

106.                      3. seluruh aset-aset masyarakat yang dikelola LKMD menjadi aset masyarakat yang dikelola LPM

107.                      SUMBER DANA/ KEUANGAN LPM Desa dan FK asosiasiLPM Kecamatan

108.                      1. Swadaya Masyarakat

109.                      2. Bantuan Pemerintah melalui APBD / APBK

110.                      3. Hasil usaha-usaha yang sah dari LPM

111.                      4. Hasil kekayaan LPM dari berbagai proyek / program yang telah berjalan di desa / kelurahan

112.                      5. Carik desa/kelurahan

113.                      6. Dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

114.                      PEMBINA / DEWAN FASILITATOR

115.                      Pemerintah mulai tingkat desa/kelurahan , kecamatan, kabupaten berkewajiban memberikan pembinaan dan fasilitas kepada LPM
TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS FORUM KOMUNIKASI (FK) ASOSIASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

116.                      1. Ketua

117.                      …Tugas: Sebagai pemimpin dan penanggungjawab Forum Komunikasi (FK) Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

118.                      …Fungsi:

119.                      1. Secara khusus mengadakan koordinasi dan pembinaan terhadap anggota FK Asosiasi LPM Kecamatan dan pengurus LPM di desa

120.                      2. Menginventarisir rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh LPM di Desa/Kelurahan

121.                      3. Mengkoordinir dan menyalurkan aspirasi masyarakat LPM desa / kelurahan dan mengkomunikasikan DPD Asosiasi LPM Kabupaten

122.                      4. Membangun kerjasama antar lembaga masyarakat, instansi pemerintah sebagai mitra di Tingkat kecamatan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

123.                      2. Wakil Ketua

124.                      Tugas:

125.                      Membantu dalam memimpin dan mengendalikan FK Asosiasi LPM Kecamatan

126.                      Fungsi:

127.                      1. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat , kearsipan dan pendataan

128.                      2. Menyusun rencana dan laporan kegiatan

129.                      3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua

130.                      3. Sekretaris

131.                      Tugas:

132.                      Membantu pimpinan / ketua dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan

133.                      Fungsi:

134.                      1. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan

135.                      2. Menyusun rencana dan laporan kegiatan

136.                      3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua

137.                      4. Anggota I

138.                      Tugas:

139.                      Membantu tugas-tugas dan fungsi ketua, wakil ketua dan sekretaris

140.                      Fungsi:

141.                      1. Secara khusus menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang / surat-surat berharga dan barang

142.                      2. Menyelenggarakan pembukuan , penyusunan laporan keuangan

143.                      3. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan tugasnya

144.                      5. Anggota II

145.                      Tugas:

146.                      membantu tugas-tugas dan fungsi ketua, wakil ketua dan sekretaris

147.                      Fungsi:

148.                      1. Secara khusus menyusun laporan berkala

149.                      2. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris

150.                      3. Memberikan saran dan masukan kepada ketua dalam melaksanakan tugasnya

151.                      TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS LPM

152.                      1. KETUA

153.                      Tugas:

154.                      Sebagai pemimpin dan penanggungjawab LPM

155.                      Fungsi:

156.                      1. Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi Agama, seksi Organisasi dan Kemitraan, Seksi Kamtamtib

157.                      2. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPM

158.                      3. Membina Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis yang difungsikan dalam kepengurusan LPM

159.                      2. WAKIL KETUA

160.                      Tugas:

161.                      Membantu Ketua LPM dalam memimpin dan mengendalikan LPM

162.                      Fungsi:

163.                      1. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua apabila ketua berhalangan

164.                      2. Melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi:

165.                      - Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup

166.                      - Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

167.                      -Seksi Kesejahteraan Sosial

168.                      - Seksi Pemuda, Olah raga, Seni dan Budaya

169.                      - Seksi Kesehatan dan Kependudukan

170.                      - Seksi Pemberdayaan Perempuan

171.                      3. SEKRETARIS

172.                      Tugas:

173.                      Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan

174.                      Fungsi:

175.                      1. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan

176.                      2. Menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh seksi

177.                      3. Melaksanakan tugas-tugas ketua, wakil ketua bilamana semua berhalangan

178.                      4. WAKIL SEKRETARIS

179.                      Tugas:

180.                      Membantu tugas-tugas dan fungsi sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan

181.                      Fungsi:

182.                      1. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh sekretaris

183.                      2. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua

184.                      5. BENDAHARA

185.                      Tugas:

186.                      Menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang / surat berharga dan barang

187.                      Fungsi:

188.                      1. Menyelenggarakan pembukuan , penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan keuangan

189.                      2.Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang

190.                      5. WAKIL BENDAHARA

191.                      Tugas:

192.                      Membantu bendahara dalam penyelenggaraan administrasi keuangan

193.                      Fungsi:

194.                      1. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh bendahara

195.                      2. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua

196.                      TUGAS DAN FUNGSI SEKSI-SEKSI

197.                      Tugas:

198.                      Membantu ketua, wakil ketua dalam dalam memimpin dan mengendalikan LPM sesuai dengan bidang masing-masing seksinya ke dalam bentuk kelompok kerja atau kelompok kegiatan

199.                      Fungsi:

200.                      1. Menyusun rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing dengan dibantu oleh KPM

201.                      2. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dengan dibantu oleh KPM

202.                      3. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian dalam melaksanakan pembangunan

203.                      4. Mengendalikan kelompok-kelompok kerja untuk melaksanakan program-program seksi

204.                      5. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masing-masing kelompok kerja

205.                      6. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan yang telah dilaksanakan

206.                      7. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan

207.                      8. Menyusun saran dan pendapat kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya

208.                      9. Menyelenggarakan Tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua

209.                      RINCIAN TUGAS SEKSI-SEKSI LPM

210.                      1. SEKSI AGAMA

211.                      a. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat menyangkut usaha-usaha peningkatan kegiatan keagamaan

212.                      b. Penyuluhan tentang keberhasilan pembangunan melalui bahan dan pintu (jalur) keagamaan

213.                      c. Membantu suksesnya pelaksanaan pembinaan mental agama

214.                      d. Penyuluhan tentang pembudayaan hidup bersih lahir dan batin

215.                      e. Membantu program pembinaan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

216.                      f. Membantu suksesnya program BP-4 dengan jalan menanamkan kesadaran kepada warga desa/kelurahan akan arti mulia dan sucinya perkawinan serta keluarga sejahtera

217.                      g. Mengisi hari-hari raya keagamaan secara terarah, menuju kesadaran toleransi umat beragama dan peningkatan usaha-usaha pembangunan khususnya pembangunan sarana keagamaan

218.                      h. Mengarahkan penggunaan hasil zakat, infak dan shodaqoh serta bantuan lain untuk fakir miskin dan keperluan pembangunan serta meningkatkan sarana pendidikan sesuai dengan tuntutan agama

219.                      i. Kegiatan lain yang menyangkut keagamaan

220.                      2. SEKSI ORGANISASI

221.                      a. Menghimpun peraturan dan perundang-undangan organisasi lembaga kemasyarakatan dan menerapkan ke dalam bentuk kegiatan dan mekanisme kerja organisasi

222.                      b. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan tentang keorganisasian sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku

223.                      c. Membuat peraturan-peraturan organisasi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada

224.                      d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

225.                      3. SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

226.                      a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tentram

227.                      b. Menunjang usaha peningkatan keamanan swakarsa dengan cara mendirikan pos-pos penjagaan/ronda, memasang lampu-lampu penerangan di tempat yang rawan, membentuk kesatuan hansip dan lain-lain

228.                      c. Pengkoordinasian kegiatan masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam , kegiatan AMD dan lain-lain

229.                      d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas keamanan

230.                      e. Mengikutsertakan masyarakat dalam pelatihan Hansip / Wankamra

231.                      4. SEKSI PENDIDIKAN
a. Memupuk dan mengembangkan aspirasi masyarakat terhadap kebudayaan dan kesenian rakyat yang terdapat di desa/kelurahan

232.                      b. Membantu meningkatkan kegiatan di bidang pendidikan formal dan nonformal di desa/kelurahan

233.                      c. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap KPM, terutama dengan memberikan kursus-kursus di desa/kelurahan

234.                      d. Membantu program wajib belajar dengan memberikan kursus/pelatihan keterampilan

235.                      e. Mengusahakan agar tidak terdapat anak-anak putus sekolah di tingkat SD dengan jalan memberikan dorongan dan bimbingan terhadap orang tua murid

236.                      f. Membantu secara aktif pemeliharaan gedung/madrasah dan lain-lain yang ada di desa/kelurahan

237.                      g. Mengusahakan pembangunan atau menambah gedung sekolah/ masyarakat

238.                      h. Mengusahakan bantuan fasilitas seperlunya bagi para guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik

239.                      i. Membantu bantuan fasilitas seperlunya bagi para guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

240.                      j. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan , terutama bagi para remaja putus sekolah

241.                      k. Pemberantasan tiga buta melalui kejar paket A

242.                      5. SEKSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

243.                      a. Membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan yang sehat dan bersih

244.                      b. Melaksanakan tata ruang desa/kelurahan yang teratur dan rapih

245.                      c. Kegiatan lain yang menyangkut perumahan dan lingkungan

246.                      d. Melaksanakan usaha/kegiatan bidang peningkatan kebersihan, keindahan dan kesehatan serta penghijauan lingkungan hidup

247.                      e. Membuat dan mengatur pembuangan air limbah dan sampah

248.                      f. Memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan

249.                      g. Melaksanakan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan hidup dan SDA

250.                      h. Melaksanakan gerakan penghijauan, pembuatan terasiring dan saluran pengendalian dan penahan

251.                      6. SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN
a. Merencanaka, mendorong gerakan perbaikan/rehabilitasi jalan atau sarana perhubungan di desa / kelurahan

252.                      b. Merencanakan dan mengerjakan pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana / sarana desa

253.                      c. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana dan sarana pemasaran

254.                      d. Melaksanakan dan membangun , perbaikan sarana dan prasarana lainnya serta mengadakan pendataan

255.                      e. Melaksanakan penggalangan P3A atau Dharma Tirta dan sejenisnya

256.                      f. Menggalakkan penumbuhan usaha ekonomi dan lumbung sesuai dengan peraturan yang berlaku

257.                      g. Melakukan upaya peningkatan produksi peternakan, ternak besar seperti kerbau, sapi dan lain-lain

258.                      h. Melaksanakan perakan penyuluhan untuk kelompok usaha koperasi khususnya KUD di pedesaan

259.                      i. Menggalakan kesadaran menyimban hasil panen melalui lumbung desa baik untuk benih maupun untuk pangan

260.                      7. SEKSI PEMUDA, OLAH RAGA, SENI DAN BUDAYA

261.                      a. Melaksanakan penyuluhan untuk mengurangi arus perpindahan pemuda/generasi muda dari desa ke kota dengan mengusahakan lapangan kerja, seperti:Usaha bersama di bidang pertanian, usaha bersama di bidang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk masa depan

262.                      b. Membantu usaha pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja dengan mengisi waktu luang untuk pengembangan bakat

263.                      c. Membantu mengembangkan karang taruna

264.                      d. Menghindarkan pemuda semaksimal mungkin dari minuman keras, narkotika, judi dan lainnya dengan menyalurkan mereka kepada kegiatan positif

265.                      e. Melibatkan pemuda semaksimal mungkin pada kegiatan pembangunan desa

266.                      8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

267.                      a. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan masyarakat

268.                      b. Menggalakan semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial

269.                      c. Menggalakan arisan/gotong royong pembuatan rumah panti jompo dan tidak mampu

270.                      d. Memberikan latihan keterampilan dan memberikan pinjaman modal kerja bagi golongan masyarakat tidak mampu dan masyarakat tuna karya

271.                      e. Berusaha semaksimal mungkin secara gotong royong untuk membiayai pendidikan anak-anak sekolah yang kurang mampu

272.                      f. Membatasi pemborosan pesta adat di daerah agar tidak memberatkan masyarakat

273.                      g. Melaksanakan penanggulangan masalah sosial antara lain: anak terlantar, penderita cacat fisik dan mental.

274.                      h. Melaksanakan kegiatan pelayanan sosial lainnya.

275.                      i. Sumbangan kematian

276.                      9. SEKSI KESEHATAN DAN KEPENDUDUKAN

277.                      a. Membantu pengelolaan Posyandu dalam upaya melaksanakan program pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB, penanggulangan diare dan imunisasi

278.                      b. Menanggulangi penyakit menular dan mengadakan vaksinasi

279.                      c. MElaksanakan gerakan kebersihan tempat mandi, cuci dan MCK

280.                      d. Melaksanakan penyuluhan penggunaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga

281.                      e. Penyuluhan dan pencegahan serta penanggulangan muntah berak

282.                      f. Bimbingan dan penyuluhan gerakan hidup sehat dan keluarga sehat

283.                      g. Latihan kader Kesehatan, Gizi, dan kader KB

284.                      h. Meningkatkan pengetahuan tentang makanan bergizi

285.                      i. Pengumpulan data angka-angka kematian bayi

286.                      j. Menyertakan dukun bayi dalam latihan pertolongan pertama

287.                      10. SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

288.                      a. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan tentang peranan wanita sebagai ibu rumah tangga, wakil suami dan sebagai pendidik putera-puterinya

289.                      b. Memberikan ceramah tentang wanita karier di dalam posisinya tetap sebagai ibu rumah tangga , wakil suami dan pendidik putera putrinya di dalam keluarga

290.                      c. Mengkoordinasikan motivasi dan menggerakkan masyarakat melalui keluarga dalam rangka pelaksanaan 10 program pokok PKK dan program -program pemerintah lainnya.

291.                      d. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan program-program pemerintah lainnya.

292.                      e. Menampung aspirasi keluarga dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa

293.                      f. Pelaksanaan kegiatan Posyandu dan KB

294.                      g. Memasyarakatkan makanan sehat tertutama bagi anak balita , orang sakit dan wanita hamil

295.                      h. Pelaksanaan cerdas tangkas, saresehan tentang keluarga bahagia dan sejahtera

296.                      i. Memasyarakatkan makana non beras dangan berbagai resepnya

297.                      j. Kegiatan lain yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga

298.                      BAB III HUBUNGAN KERJA LPM

299.                      A. Hubungan Kerja LPM

300.                      1. Dengan Instansi Vertikal, Dinas Daerah, serta Lembaga Lainnya.

301.                      Instansi vertikal, dinas daerah serta lembaga pemerintah lainnya yang tergabung dalam tim fasilitator, berkewajiban mengisi, menggunakan, membina serta memfasilitasi berbagai kegiatan LPM untuk menyukseskan program yang masuk Desa / Kelurahan

302.                      2. Dengan LPM Lainnya

303.                      Hubungan LPM yang satu dengan yang lainnya bersifat hubungan konsultasi fungsional dan kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk temu karya LPM. Kerja sama tersebut dikoordinasikan oleh Forum Komunikasi LPM Tingkat Kecamatan yang bersangkutan bekerja sama denan Kasi Pemberdayaan Masyarakat

304.                      3. Dengan RT / RW

305.                      Dalam menyusun rencana pembangunan, LPM mengkoordinasikan dan memadukan usulan rencana yang disampaikan oleh RT/RW kemudian dimusyawarahkan dalam musyawarah desa/kelurahan . Di desa hasil keputusan tersebut diajukan ke Kepala Desa untuk mendapat persetujuan BPD

306.                      4. Dengan Organisasi / Lembaga Desa Lainnya

307.                      Hubungan LPM denan organisasi / lembaga masyarakat yang ada di desa / kelurahan bersifat saling mengisi saling membantu. Segala kegiatan organisasi / lembaga masyarakat yang ada di desa / kelurahan direncanakan secara terpadu dalam LPM yang meliputi sasaran dan lokasinya, sedang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu

308.                      B. Kelompok Kerja di Tingkat RW

309.                      Di dalam Keppres nomor 49 tahun 2001 pasal 9 diungkapkan bahwa RT mempunyai tugas disamping menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya, juga bertugas membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di Desa/Kelurahan karenanya di tingkat RW perlu dibentuk kelompok kerja (POKJA) yang bertugas membantu kelancaran LPM Desa/Kelurahan.

310.                      1. Pengertian Kelompok Kerja (POKJA)

311.                      Kelompok Kerja (POKJA) LPM adalah sejumlah individu, terdiri dari dua orang atau lebih yang berdekatan satu sama lain secara fisik, merupakan kelompok yang dikoordinir oleh seksi-seksi dalam LPM hanya melaksanakan satu jenis kegiatan yang bersangkutan dengan mengacu kepada program kerja di tingkat RW

312.                      2. Tugas dan Fungsi

313.                      a. Tugas Pokja LPM

314.                      1) Membantu LPM dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayah RW masing-masing

315.                      2) Membantu LPM dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat di wilayah RW

316.                      3) Mengkoordinasikan semua kegiatan masyarakat dalam pembangunan termasuk kegiatan PKK yang ada di wilayah RW masing-masing dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan

317.                      b. Fungsi Pokja LPM

318.                      1) Menampung dan menginformasikan aspirasi warga masyarakat

319.                      2) Menggali dan memanfaatkan potensi serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan

320.                      3) Membina kerjasama antara Pokja yang ada di masyarakat

321.                      4) Meningkatkan kegiatan peranan wanita melalui PKK

322.                      5) Sebagai sarana komunikasi berbagai pihak

323.                      5. Susunan Pengurus Pokja LPM

324.                      a. Ketua……………….: Ketua RW

325.                      b. Wakil Ketua I……: Dipilih dari dan oleh masyarakat RW

326.                      c. Wakil KetuaII……: s.d.a

327.                      d. Sekretaris…………: s.d.a.

328.                      e. Bendahara…………: s.d.a.

329.                      f. Pembantu…………..: Terdiri dari Ketua-ketua kelompok kegiatan yang ada di RW bersangkutan

330.                      BAB IV ADMINISTRASI DAN RINCIAN SUMBER PEMBIAYAAN LPM

331.                      A. ADMINISTRASI LPM

332.                      Untuk mendukung administrasi kegiatan LPM, terdapat 10 buku wajib yang harus dimiliki oleh LPM, yaitu:

333.                      1. Buku Agenda

334.                      2. Buku Kas

335.                      3. Buku Ekspedisi

336.                      4. Buku Daftar Pengurus

337.                      5. Buku Kader

338.                      6. Buku Tamu

339.                      7. Buku Notulen Rapat

340.                      8. Buku Inventaris

341.                      9. Buku Kegiatan

342.                      10. Buku Inventaris Proyek

343.                      Dilengkapi dengan 3 format yaitu:

344.                      1. Format agenda kerja

345.                      2. Format jadwal kegiatan tahunan seksi-seksi LPM

346.                      3. Laporan triwulanan usaha kegiatan LPM

347.                      B. Rincian Sumber Pembiayaan LPM

348.                      Sumber Pembiayaan LPM dapat diperoleh dari:

349.                      1. Anggaran Penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa (APPKD)

350.                      2. Dana Swadaya Masyarakat

351.                      3. Hasil Usaha LPM, antara lain:

352.                      a. Jimpitan

353.                      b. Arisan

354.                      c. Mendirikan Usaha Kecil

355.                      d. Menitipkan Tanaman dan Ternak

356.                      e. Memanfaatkan carik desa / kelurahan

357.                      f. Mengadakan berbagai pertunjukan amal, bazar, olah raga dan lain-lain

358.                      4. Bantuan pemerintah, misalnya:

359.                      a. Pemerintah Desa/Kelurahan

360.                      b. Pemerintah daerah (APBD)

361.                      c. Pemerintah Pusat

362.                      5. Hasil Carik Desa / Kelurahan

363.                      BAB V TATA TERTIB PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI LPM KECAMATAN

364.                      Bab I Ketentuan Umum

365.                      pasal 1

366.                      1. Temu LKMD se kecamatan …………………..dalam rangka pembentukan pengurus Forum Komunikasi LPM Kecamatan ………………..periode 2001 s/d 2006 yang selanjutnya dalam tata tertib disebut temu LKMD adalah pemegang kedaulatan tertinggi

367.                      2. Pemimpin / penanggungjawab penyelenggaraan temu LKMD adalah Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan ………..

368.                      Bab II : Tugas dan Wewenang

369.                      pasal 2

370.                      Tugas dan wesenang temu LKMD adalah:

371.                      1. Menetapkan program kerja forum komunikasi kecamatan ……………….masa bakti tahun 2001 s/d 2006

372.                      2. Menetapkan Dewan Fasilitator Forum Komunikasi Kecamatan ………………….

373.                      3. Menyusun kepengurusan Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan ……………….

374.                      4. Menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

375.                      BAB III Peserta dan Peninjau

376.                      pasal 3

377.                      1. Temu LKMD dihadiri oleh peserta dan peninjau

378.                      2. Peserta terdiri dari unsur DPD Asosiasi LPM Tingkat Kabupaten

379.                      3. Pengurus LKMD se kecamatan ………………masing-masing 3 orang tiap desa / kelurahan

380.                      4. Peninjau terdiri dari :

381.                      a. Kepala Desa / Kelurahan se kecamatan ………….

382.                      b. Undangan yang ditetapkan panitia dan atau kasi pemberdayaan masyarakat kecamatan ……

383.                      c. BPD (Badan Perwakilan Desa)

384.                      pasal 4

385.                      Setiap utusan LKMD harus membawa surat dari ketua LKMD / LPM di desa / kelurahan masing-masing yang diketahui oleh kepala Desa / Kelurahan

386.                      BAB IV Hak Peserta dan Peninjau

387.                      pasal 5

388.                      1. Peserta dan peninjau berhak mendapat materi temu LKMD

389.                      2. Peserta dan peninjau dapat mengajukan pernyataan , usul dan atau pendapat secara lisan dan atau tertulis atas izin pimpinan sidang

2. Tim Penggerak PKK
Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan meliputi :

1. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
2. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
3. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
4. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
6. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
7. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
8. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
9. melaksanakan tertib administrasi; dan
10. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya  mempunyai fungsi:
a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

3. RT dan RW
RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
RT/RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

4. Karang Taruna
Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
2. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
3. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
4. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
5. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
6. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
8. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
9. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
10. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
11. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
12. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

13. 3.   Peningkatan Prakarsa dan Swadaya Masyarakat

14.    

15.  Dalam rangka menciptakan desa agar menjadi tempat yang mempunyai landasan kuat bagi Ketahanan Nasional maka di setiap desa dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengembangkan prakarsa dan swadaya masyarakat desa untuk menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa secara swadaya gotong royong. Untuk meningkatkan fungsi dan peranan LKMD, telah dilakukan berbagai kegiatan seperti pembinaan dan evaluasi tingkat perkembangan LKMD, Latihan Pembangunan Desa Terpadu (LPDT) bagi pengurus LKMD, dan Kader Pembangunan Desa (KPD); serta penyelenggaraan Bulan Bakti LKMD. Di samping itu dilaksanakan berbagai latihan  bagi  tim pembina teknis  KPD/LKMD,  kepala desa,  dan pelatih Pembangunan Desa Terpadu (PDT) tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kotamadya, serta mengintensifkan kegiatan-kegiatan tim pembina LKMD di semua tingkat pemerintahan.

16.    

17.  Hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pembinaan dan evaluasi tingkat perkembangan LKMD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada akhir Repelita IV (1988/89) dari jumlah LKMD yang telah dibentuk yaitu 66.158 LKMD, yang mencapai kategori III (berfungsi dengan baik) adalah 34.545 LKMD (51,93%), kategori II 24.605 LKMD (36,98%), kategori I 7.368 LKMD (11,09%). Pada tahun 1989/90 dari 66.160 LKMD yang mencapai kategori III adalah 39.157 LKMD (58,18%), kategori 11 21.609 LKMD (32,66%) dan kategori 15.394 LKMD (8,16%). Pada tahun 1990/91 yang telah mencapai kategori III 40.414 LKMD (61,46%), kategori II 20.109 LKMD (30,58%) dan kategori I 5.238 LKMD (7,96%). Pada tahun 1991/92 yang mencapai kategori III sebanyak 40.878 LKMD (61,17%), .kategori II 20.173 LKMD (30,45%) dan kategori I sebanyak 5.184 LKMD (8,38%). Pada tahun 1992/93 kinerja pembinaan LKMD telah menunjukkan hasil yang lebih besar lagi yaitu sebanyak 41.414 LKMD (66,21%) telah mencapai kategori III, 17.845 LKMD (28,52%) kategori II dan 3.291 LKMD (5,27%) kategori I.